Kontrak Politik di Balik Konflik Jokowi vs Prabowo?
Oleh: Muhammad RidwanREKAMAN video yang menunjukkan Presiden Jokowi cuekin Prabowo Subianto di Istana Negara viral di sosial media. Video itu dianggap sebagai bukti benih konflik Jokowi vs Prabowo mulai tumbuh.
Informasi yang beredar, konflik Jokowi vs Prabowo dipicu oleh kontrak politik Jokowi vs Prabowo. Perjanjian itu kurang menguntungkan Prabowo.
Kontrak politik Jokowi vs Prabowo dibuat saat Gibran Rakabuming Raka diusulkan menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2024.
Inti dari kontrak politik Jokowi vs Prabowo yakni apabila pasangan Prabowo-Gibran terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, maka Prabowo akan menangani urusan luar negeri, sedangkan Gibran menangani urusan dalam negeri.
Diduga karena kontrak politik inilah yang membuat Jokowi tega meninggalkan PDIP yang sudah lama membesarkannya. Juga meninggalkan Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDIP.
Jika kontrak politik yang belum terkonfirmasi kebenarannya ini benar adanya, maka hal itu sama saja dengan mendapuk dinasti Jokowi menjadi presiden tiga periode.
Berbeda dengan Prabowo, kontrak itu justru mengebiri peran Ketua Umum Gerindra itu sebagai presiden terpilih, penguasa tertinggi di republik ini.
Terlepas dari kontrak politik itu, Prabowo sudah pasti tidak mau senasib dengan Jusuf Kalla (JK) atau Ma'ruf Amin, yang perannya sebagai wakil presiden dikebiri.
Prabowo adalah ketua umum partai politik pemenang ketiga Pemilu 2024 setelah PDIP dan Partai Golkar. Prabowo juga seorang presiden terpilih, bukan wakil presiden.
Rasanya sangat sulit 'mengebiri' Prabowo seperti JK dan Ma'ruf Amin. Sebaliknya, Prabowo lah yang punya peluang 'mengebiri' Gibran.
Gibran tak punya sandaran kuat setelah Jokowi lengser pada Oktober 2024. Posisinya jauh lebih lemah dibandingkan Ma'ruf Amin yang memiliki kekuatan NU. Juga lebih lemah dari JK yang punya jaringan politik, bisnis, serta pengalaman di pemerintahan.
Gibran hanya punya relawan. Tapi tidak semua relawan benar-benar rela. Ada relawan yang tidak rela, terutama saat tidak mendapatkan posisi di pemerintahan. Bahkan, ada relawan yang rela melawan balik.
Kekuasaan Jokowi tersisa 6 bulan lagi. Wajar apabila mantan Gubernur DKI Jakarta itu mulai membangun kekuatan baru untuk mengimbangi Prabowo.
Muncullah wacana mengangkat Jokowi sebagai ketua kolisi partai politik, yang kekuasannya cukup besar, bisa 'mengendalikan' seluruh parpol.
Selain itu, Jokowi dan anaknya Gibran Rakabuming Raka juga digadang-gadang sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar, menggantikan Airlangga Hartarto.
Jalan Jokowi maupun Gibran menjadi orang nomor satu di tubuh Partai Golkar tidak mudah. Golkar harus merevisi AD/ART yang menyatakan calon ketua umum Golkar pernah menjadi pengurus atau memimpin partai selama satu periode atau lima tahun kepengurusan. Jokowi dan Gibran tidak memenuhi syarat itu.
Pada sisi lain, Ketua Dewan Penasehat Golkar Luhut Binsar Pandjaitan terkesan tidak memberikan ruang kepada Jokowi maupun Gibran untuk menjadi Ketum Golkar. Padahal, Luhut dikenal sebagai orang terdekat Jokowi.
Luhut meminta kepada seluruh pengurus partai Golkar agar jangan mau diatur oleh pihak luar.
"Kita jangan mau diatur orang lain, kita yang atur, jadi Golkar yang ngatur, jangan Golkar diatur-atur orang lain," tegas Luhut saat memberi sambutan di acara Buka Puasa dan Silaturahmi Partai Golkar se Indonesia di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (15/3).
Di tengah upaya Jokowi membangun kekuatan baru, Prabowo tampak tenang-tenang saja. Tapi bukan berarti Prabowo tidak punya strategi. Ia harus memastikan dirinya aman sampai pelantikan presiden.
Informasi dari orang dekat Prabowo menyebutkan bahwa Prabowo tidak mau frontal sebelum resmi dilantik menjadi Presiden.
Konflik Jokowi vs Prabowo diprediksi akan semakin memanas mejelang pelantikan presiden pada Oktober mendatang.
Jokowi bakal menyodorkan nama-nama calon menteri yang tupoksinya berkaitan dengan urusan dalam negeri. Hal itu sebagai implikasi dari kontrak politik Jokowi vs Prabowo.
Pada sisi lain, Prabowo tidak akan mau mengebiri kekuasannya dengan menyerahkan segara urusan dalam negeri kepada Gibran. Di sinilah klimaks dari konflik Jokowi vs Prabowo.
Pakar komunikasi yang juga Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Prof Henri Subiakto menilai potensi konflik antara Jokowi vs Prabowo setelah menang Pilpres itu memang besar.
Tanda-tanda ke arah itu sudah mulai kelihatan. Konflik rebutan pengaruh adalah kelaziman dalam politik.
"Besar kemungkinan akan terjadi drama-drama politik baru, terkait apa yang akan dilakukan Jokowi dan apa pula yang akan dilakukan Prabowo tentu menarik untuk disaksikan," tulis Henri Subiakto di media sosial twitternya dengan judul "KONFLIK JOKOWI VS PRABOWO APA SUDAH DIMULAI?".
Henri menilai, waktu yang dimiliki Jokowi hanya pendek, tinggal 6 bulan berkuasa penuh, maka dalam waktu pendek itu dia harus manfaatkan secara efektif agar dia bisa tetap punya power walau tidak lagi jadi presiden. Sukur-sukur kalau bisa melemahkan Prabowo dan Gerindra.
Istana harus segera mewujudkan koalisi besar bersama partai-partai yang akan diketuai Jokowi, dengan tidak menyertakan Gerindra di dalamnya.
"Ini lanjutan strategi politik Pemilu 2024, dimana partai Gerindra dibuat anomali. Ketumnya jadi capres dengan kemenangan suara 58% tapi partainya sendiri perolehan suaranya merosot di bawah 15%. Seakan Pasangan Prabowo Gibran tidak berpengaruh ekor jasnya pada perolehan Gerindra," terang Henri.
"Malah yang naik drastis justru Golkar. Partai yg sedang jadi sorotan karena ditengarai akan diambil alih oleh “kekuatan Jokowi”. Ini juga menyiratkan pesan politik bahwa yg menang Pilpres itu bukan Prabowo, tapi itu kemenangan Jokowi bersama Golkar yang telah mengusung anaknya, Gibran," tambahnya.
Kemenangan terjadi karena usaha dan strategi Jokowi yang secara terbuka membela Pasangan Prabowo Gibran dengan berbagai cara. Tentu hal ini bagi Prabowo dan Gerindra serta pendukungnya harus menyadari, dan harus terus menghormati, bahkan tunduk pada politik Jokowi.
Prabowo aslinya belum tentu menyukai Gibran. Anak Jokowi yang besar karena “dikarbit”. Tapi Prabowo terpaksa harus menerima demi bisa memanfaatkan power Jokowi untuk memenangkan Pilpres 2024. Nanti setelah dilantik jadi Presiden RI, tentu Prabowo ingin berkuasa penuh. Gak mungkin mau ada matahari kembar. Disitulah bibit konflik rebutan power antara Jokowi dan Prabowo sulit dielakkan.
"Sekarang Jokowi tinggal punya waktu 6 bln untuk “melemahkan” Prabowo. Kita lihat saja drama politik seperti apa yg akan terjadi setelah periode honeymoon politik keduanya selesai. Apa masih tetap akrab saling dukung dengan kesepakatan, atau malah masuk periode saling tikam? Kita lihat saja," tandas Henri Subiakto.
Jun Honna, seorang profesor di Universitas Ritsumeikan Jepang dan pakar politik Indonesia mengatakan, fokusnya sekarang beralih pada bagaimana Prabowo akan memperkuat kekuasaannya sebelum ia menjabat pada bulan Oktober dan bagaimana ia akan memenuhi janji pemilunya.
“Mulai saat ini, permainan kekuasaan baru antara Prabowo dan Jokowi dimulai,” kata Honna seraya menegaskan bahwa Prabowo akan menganggap hasil pemilu sebagai pencapaiannya sendiri.
“Dari sudut pandang Prabowo yang paling penting adalah bagaimana dia menyingkirkan Jokowi,” ujar Honna seperti diberitakan asia.nikkei.com, dilansir pojoksatu.id, Kamis 21 Maret 2024.
“Setelah pemerintahannya dimulai, saya pikir akan ada motivasi yang semakin besar untuk mengurangi pengaruh Gibran dan sebisa mungkin menjauhkan diri dari pengaruh Jokowi,” kata Honna.
Ia menambahkan bahwa bagaimana Jokowi akan mempertahankan pengaruhnya masih belum jelas, namun strateginya bisa menjadi hal yang penting dan akan terlihat jelas dalam beberapa bulan ke depan.
Selama kampanye, Prabowo berulang kali menekankan bahwa ia akan melanjutkan kebijakan besar Jokowi, termasuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, kota baru yang sedang dibangun di pulau Kalimantan, dan kebijakan sumber daya alamnya, di mana Indonesia mengembangkan industri pengolahan dalam negeri. dibandingkan mengekspor bahan mentah.
Namun ada yang mempertanyakan apakah dia akan mampu memenuhi janjinya itu. Honna mencatat bahwa prioritas utama Prabowo adalah paket makan siang dan susu gratis sebesar 460 triliun rupiah ($29 miliar) untuk sekolah dan ibu hamil, serta meningkatkan belanja pertahanan negara. modal yang juga diperkirakan menelan biaya Rp 466 triliun.
“Ketidakpastian masih ada seputar stabilitas fiskal, yang akan bergantung pada siapa yang dipilih oleh Prabowo untuk menduduki posisi-posisi penting di kementerian,” kata Dedi Dinarto, analis utama Indonesia di firma penasihat kebijakan publik Global Counsel.
Richard Borsuk, asisten senior di S. Rajaratnam School of International Studies di Nanyang Technological University Singapura, setuju, dengan alasan bahwa penunjukan menteri oleh Prabowo akan berdampak pada pasar.
“Pasar akan mengamati dengan hati-hati apakah disiplin fiskal yang telah dijaga oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani akan dipertahankan – atau akankah Prabowo mendongkrak belanja pemerintah ke tingkat yang sangat tinggi?” dia berkata.
Banyak masyarakat Indonesia yang tertarik dengan janji “kontinuitas” menteri pertahanan sehubungan dengan kebijakan Jokowi, namun hal ini masih jauh dari jaminan, menurut Prashanth Parameswaran, CEO dan pendiri ASEAN Wonk, dalam buletin mingguannya.
“Juga masih belum jelas bagaimana dukungan terhadap Jokowi dan peran putranya sebagai wakil presiden akan berdampak pada pemerintahan sebenarnya di Prabowo, sejauh mana kesinambungan warisan Jokowi, serta substansi agenda kebijakan luar negeri,” ujarnya. ***
Sumber:
pojoksatu➚
Gibran tak punya sandaran kuat setelah Jokowi lengser pada Oktober 2024. Posisinya jauh lebih lemah dibandingkan Ma'ruf Amin yang memiliki kekuatan NU. Juga lebih lemah dari JK yang punya jaringan politik, bisnis, serta pengalaman di pemerintahan.
Gibran hanya punya relawan. Tapi tidak semua relawan benar-benar rela. Ada relawan yang tidak rela, terutama saat tidak mendapatkan posisi di pemerintahan. Bahkan, ada relawan yang rela melawan balik.
Kekuasaan Jokowi tersisa 6 bulan lagi. Wajar apabila mantan Gubernur DKI Jakarta itu mulai membangun kekuatan baru untuk mengimbangi Prabowo.
Muncullah wacana mengangkat Jokowi sebagai ketua kolisi partai politik, yang kekuasannya cukup besar, bisa 'mengendalikan' seluruh parpol.
Selain itu, Jokowi dan anaknya Gibran Rakabuming Raka juga digadang-gadang sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar, menggantikan Airlangga Hartarto.
Jalan Jokowi maupun Gibran menjadi orang nomor satu di tubuh Partai Golkar tidak mudah. Golkar harus merevisi AD/ART yang menyatakan calon ketua umum Golkar pernah menjadi pengurus atau memimpin partai selama satu periode atau lima tahun kepengurusan. Jokowi dan Gibran tidak memenuhi syarat itu.
Pada sisi lain, Ketua Dewan Penasehat Golkar Luhut Binsar Pandjaitan terkesan tidak memberikan ruang kepada Jokowi maupun Gibran untuk menjadi Ketum Golkar. Padahal, Luhut dikenal sebagai orang terdekat Jokowi.
Luhut meminta kepada seluruh pengurus partai Golkar agar jangan mau diatur oleh pihak luar.
"Kita jangan mau diatur orang lain, kita yang atur, jadi Golkar yang ngatur, jangan Golkar diatur-atur orang lain," tegas Luhut saat memberi sambutan di acara Buka Puasa dan Silaturahmi Partai Golkar se Indonesia di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (15/3).
Di tengah upaya Jokowi membangun kekuatan baru, Prabowo tampak tenang-tenang saja. Tapi bukan berarti Prabowo tidak punya strategi. Ia harus memastikan dirinya aman sampai pelantikan presiden.
Informasi dari orang dekat Prabowo menyebutkan bahwa Prabowo tidak mau frontal sebelum resmi dilantik menjadi Presiden.
Konflik Jokowi vs Prabowo diprediksi akan semakin memanas mejelang pelantikan presiden pada Oktober mendatang.
Jokowi bakal menyodorkan nama-nama calon menteri yang tupoksinya berkaitan dengan urusan dalam negeri. Hal itu sebagai implikasi dari kontrak politik Jokowi vs Prabowo.
Pada sisi lain, Prabowo tidak akan mau mengebiri kekuasannya dengan menyerahkan segara urusan dalam negeri kepada Gibran. Di sinilah klimaks dari konflik Jokowi vs Prabowo.
Pakar komunikasi yang juga Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Prof Henri Subiakto menilai potensi konflik antara Jokowi vs Prabowo setelah menang Pilpres itu memang besar.
Tanda-tanda ke arah itu sudah mulai kelihatan. Konflik rebutan pengaruh adalah kelaziman dalam politik.
"Besar kemungkinan akan terjadi drama-drama politik baru, terkait apa yang akan dilakukan Jokowi dan apa pula yang akan dilakukan Prabowo tentu menarik untuk disaksikan," tulis Henri Subiakto di media sosial twitternya dengan judul "KONFLIK JOKOWI VS PRABOWO APA SUDAH DIMULAI?".
Henri menilai, waktu yang dimiliki Jokowi hanya pendek, tinggal 6 bulan berkuasa penuh, maka dalam waktu pendek itu dia harus manfaatkan secara efektif agar dia bisa tetap punya power walau tidak lagi jadi presiden. Sukur-sukur kalau bisa melemahkan Prabowo dan Gerindra.
Istana harus segera mewujudkan koalisi besar bersama partai-partai yang akan diketuai Jokowi, dengan tidak menyertakan Gerindra di dalamnya.
"Ini lanjutan strategi politik Pemilu 2024, dimana partai Gerindra dibuat anomali. Ketumnya jadi capres dengan kemenangan suara 58% tapi partainya sendiri perolehan suaranya merosot di bawah 15%. Seakan Pasangan Prabowo Gibran tidak berpengaruh ekor jasnya pada perolehan Gerindra," terang Henri.
"Malah yang naik drastis justru Golkar. Partai yg sedang jadi sorotan karena ditengarai akan diambil alih oleh “kekuatan Jokowi”. Ini juga menyiratkan pesan politik bahwa yg menang Pilpres itu bukan Prabowo, tapi itu kemenangan Jokowi bersama Golkar yang telah mengusung anaknya, Gibran," tambahnya.
Kemenangan terjadi karena usaha dan strategi Jokowi yang secara terbuka membela Pasangan Prabowo Gibran dengan berbagai cara. Tentu hal ini bagi Prabowo dan Gerindra serta pendukungnya harus menyadari, dan harus terus menghormati, bahkan tunduk pada politik Jokowi.
Prabowo aslinya belum tentu menyukai Gibran. Anak Jokowi yang besar karena “dikarbit”. Tapi Prabowo terpaksa harus menerima demi bisa memanfaatkan power Jokowi untuk memenangkan Pilpres 2024. Nanti setelah dilantik jadi Presiden RI, tentu Prabowo ingin berkuasa penuh. Gak mungkin mau ada matahari kembar. Disitulah bibit konflik rebutan power antara Jokowi dan Prabowo sulit dielakkan.
"Sekarang Jokowi tinggal punya waktu 6 bln untuk “melemahkan” Prabowo. Kita lihat saja drama politik seperti apa yg akan terjadi setelah periode honeymoon politik keduanya selesai. Apa masih tetap akrab saling dukung dengan kesepakatan, atau malah masuk periode saling tikam? Kita lihat saja," tandas Henri Subiakto.
Jun Honna, seorang profesor di Universitas Ritsumeikan Jepang dan pakar politik Indonesia mengatakan, fokusnya sekarang beralih pada bagaimana Prabowo akan memperkuat kekuasaannya sebelum ia menjabat pada bulan Oktober dan bagaimana ia akan memenuhi janji pemilunya.
“Mulai saat ini, permainan kekuasaan baru antara Prabowo dan Jokowi dimulai,” kata Honna seraya menegaskan bahwa Prabowo akan menganggap hasil pemilu sebagai pencapaiannya sendiri.
“Dari sudut pandang Prabowo yang paling penting adalah bagaimana dia menyingkirkan Jokowi,” ujar Honna seperti diberitakan asia.nikkei.com, dilansir pojoksatu.id, Kamis 21 Maret 2024.
“Setelah pemerintahannya dimulai, saya pikir akan ada motivasi yang semakin besar untuk mengurangi pengaruh Gibran dan sebisa mungkin menjauhkan diri dari pengaruh Jokowi,” kata Honna.
Ia menambahkan bahwa bagaimana Jokowi akan mempertahankan pengaruhnya masih belum jelas, namun strateginya bisa menjadi hal yang penting dan akan terlihat jelas dalam beberapa bulan ke depan.
Selama kampanye, Prabowo berulang kali menekankan bahwa ia akan melanjutkan kebijakan besar Jokowi, termasuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, kota baru yang sedang dibangun di pulau Kalimantan, dan kebijakan sumber daya alamnya, di mana Indonesia mengembangkan industri pengolahan dalam negeri. dibandingkan mengekspor bahan mentah.
Namun ada yang mempertanyakan apakah dia akan mampu memenuhi janjinya itu. Honna mencatat bahwa prioritas utama Prabowo adalah paket makan siang dan susu gratis sebesar 460 triliun rupiah ($29 miliar) untuk sekolah dan ibu hamil, serta meningkatkan belanja pertahanan negara. modal yang juga diperkirakan menelan biaya Rp 466 triliun.
“Ketidakpastian masih ada seputar stabilitas fiskal, yang akan bergantung pada siapa yang dipilih oleh Prabowo untuk menduduki posisi-posisi penting di kementerian,” kata Dedi Dinarto, analis utama Indonesia di firma penasihat kebijakan publik Global Counsel.
Richard Borsuk, asisten senior di S. Rajaratnam School of International Studies di Nanyang Technological University Singapura, setuju, dengan alasan bahwa penunjukan menteri oleh Prabowo akan berdampak pada pasar.
“Pasar akan mengamati dengan hati-hati apakah disiplin fiskal yang telah dijaga oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani akan dipertahankan – atau akankah Prabowo mendongkrak belanja pemerintah ke tingkat yang sangat tinggi?” dia berkata.
Banyak masyarakat Indonesia yang tertarik dengan janji “kontinuitas” menteri pertahanan sehubungan dengan kebijakan Jokowi, namun hal ini masih jauh dari jaminan, menurut Prashanth Parameswaran, CEO dan pendiri ASEAN Wonk, dalam buletin mingguannya.
“Juga masih belum jelas bagaimana dukungan terhadap Jokowi dan peran putranya sebagai wakil presiden akan berdampak pada pemerintahan sebenarnya di Prabowo, sejauh mana kesinambungan warisan Jokowi, serta substansi agenda kebijakan luar negeri,” ujarnya. ***
Sumber:
pojoksatu➚
Post a Comment for "Kontrak Politik di Balik Konflik Jokowi vs Prabowo?"