BelumAdaJudul.com - Dugaan penyelewengan dana sebesar lebih dari Rp300 Triliun
yang ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
menghentak perasaan publik. Seakan telah terjadi korupsi yang besar, padahal
kasus ini bukan hal baru dan angka tersebut sesungguhnya sangat kecil yang
diibaratkan sebagai ujung kuku.
“Ini bukan kasus baru. Angka Rp300 T itu hanya ujung kuku. Inilah yang
dinamakan Strategic Transfer Pricing. Ini kesalahan sistem. Maka ketika
terjadi abuse of power maka terjadi abuse of tax,” kata pengamat ekonomi
Ichsanuddin Noorsy dalam diskusi publik Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia
(KAMI) berjudul Potret Kejahatan Keuangan di Kemenkeu, Senin, 20 Maret 2023 di
Jakarta.
Di samping Ichsanuddin, hadir dalam diskusi tersebut Fuad Bawazier (Mantan
Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan VII), Muhammad Said Didu (Praktisi,
Mantan Sekretaris BUMN), Anthony Budiawan, (Managing Director Politics Economy
and Policy Studies), dan Gatot Nurmantyo serta dipandu oleh Hersubeno Arief
dari Forum News Network (FNN).
Noorsy menyarankan untuk membuka laporan keuangan perusahaan asing agar semua
orang tahu bagaimana mereka bermain.
“Coba buka laporan keuangan perusahaan asing. Berapa triliun mereka punya
masalah. Buka laporan keuangan Inalum, berani gak? Pemain-pemain menikmati
sistem yang salah ini. Maka dipertahankan,” paparnya.
Menurut Noorsy, peta kejahatan keuangan negara sudah jelas, sistem hukum
terbeli, dan budaya politik yang korup menghasilkan negara jatuh miskin. Oleh
karena itu dibutuhkan kepemimpinan yang punya kompetensi. Selama tidak
kompetensi maka, kata Noorsy pemimpin mudah didikte.
Biang keladi kegaduhan Indonesia saat ini kata Noorsy hanya dikendalikan oleh
dua orang yang punya kuasa tinggi. Mereka adalah Menko Maritim dan Investasi
Luhut Binsar Pajaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Ada 2 pemain besar di negeri ini yakni LBP dan Sri Mulyani. Tak ada lawan.
Angka Rp300 Triliun tak akan tuntas karena akar sistem ekonomi dan akar sistem
politik tak tersentuh. Bambang Brodjonegoro pernah bilang ke saya ada ribuan
orang pengemplang pajak,” papar Noorsy penuh semangat.
Noorsy tahu persis cara pengemplang pajak bermain. “Dedengkot bea cukai pernah
bilang ke saya bagaiman mereka manipulasi pajak. Ekspor impor under invoice,
lewat pintu merah, hijau. Under table harus dilakukan,” katanya.
Menurut Noorsy, secara sistematis struktural, Indonesia seharusnya tidak utang
jika pengelolaan pajak dilakukan dengan transparan.
Lebih jauh Noorsy menilai bahwa sistem pelapporan perpajakan Indonesia harus
direvisi.
“Biang keladi sistem ini adalah UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, maka harus
diubah atau diperbaiki. Semua presiden pernah berjanji menggagas Badan
Penerimaan Negara, akan tetapi gak pernah bisa terwujud karena berbenturan
dengan asing terutama USA. Ini semua desain asing. Jadi, Rafael itu hanya
mengikuti cara orang asing bekerja,” tegasnya.
Noorsy mengaku punya kasus-kasus pajak besar. Jumlahnya mencapai belasan.
“Saya punya 13 kasus perpajakan. Semua akibat dari Strategic Transfer Pricing.
Sistem perpajakan kita didikte oleh investasi asing. Maka, kasus kasus pajak
tidak ada yang tuntas. Kasus Gayus Tambunan, putus mata rantainya. Kasus Hari
Purnomo 375 M dianggap tidak masalah. Padahal ada masalah Sri Mulyani dengan
Hadi Purnomo. Semua isinya gratifikasi dan suap. Kasus Angin Prayitno juga gak
tuntas. Terakhir muncul Rafael ini,” katanya geram.
Noorsy meyakini, kalau PPATK punya keberanian mengungkap secara gamblang, maka
habis negeri ini, karena semua korupsi akan terbongkar tanpa kecuali.
“Ini keanehan luar biasa, tax ratio meningkat, kata Sri Mulyani, dari 9,11
persen ke 10,38. Seharusnya tax yang didapat Rp233,28 Triliun. Tetapi faktanya
1924 T. Ada selisih 108 T. Ini kan ajaib,” katanya geram.
Sementara mantan Sekretaris BUMN Said Didu mengatakan bahwa tax ratio zaman
dulu mendekati 15 persen, sekarang kalau Menkeu masih Sri Mulyani, maka tak
akan pernah naik. Ratio pajak justru turun terus. Sebagai patokan kata Said1
persen tax ratio itu sama dengan Rp200 triliun.
Said Didu menegaskan rata-rata PDB sejak Jokowi berkuasa hilang Rp500 Triliun
per tahun, yang harusnya masuk tetapi tidak masuk. Jumlaah totalnya, sejak
Jokowi presiden, ada Rp4000 T yang tidak masuk ke negara.
“Padahal dua kali tax amnesty dan menaikkan pajak. Pajak orang kaya diturunkan
pajak orang miskin dinaikkan. Tetap saja tak terdongkrak. Ke mana uang itu?,”
tanyanya. (sws)
Sumber :
Tag :
Post a Comment for "Ichsanuddin Noorsy: Ada Dua Pemain Besar di Negeri Ini, LBP dan Sri Mulyani"