BELUMADAJUDUL.COM - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma dicecar
oleh Komisi VIII DPR terkait anggaran penanganan kemiskinan Rp 500 triliun
yang habis untuk studi banding dan rapat di hotel.
Salah satu yang mencecar Risma adalah anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar
Jhon Kenedy Azis.
"Yang viral sekarang adalah tentang dana bansos sebesar Rp 500 triliun ini
mungkin kesempatan ibu untuk mengklarifikasi. Setahu saya anggarannya enggak
sebanyak itu, seperlimanya pun tidak ada anggarannya. Dari mana itu?" ujar
Jhon dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta
Pusat, Rabu (8/2/2023).
"Saya pikir ini tempat ibu untuk klarifikasi tentang konteks itu supaya clear.
Dari mana sumber-sumber dana itu, atau informasi itu didapat? Saya juga enggak
tahu," sambungnya.
Adapun anggaran penanganan kemiskinan itu pertama kali diungkap oleh Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar
Anas.
Kemudian, anggota Komisi VIII DPR Fraksi Gerindra Abdul Wachid turut mendesak
Risma untuk mengklarifikasi kabar yang beredar tersebut.
Dirinya khawatir apabila kabar yang beredar selama ini ternyata salah, namun
karena tidak diklarifikasi, maka kabar salah itu dianggap benar.
Bahkan Abdul sampai kebakaran jenggot karena kabar anggaran kemiskinan habis
untuk rapat.
"Bahasanya di situ adalah banyak digunakan untuk studi banding, banyak
digunakan untuk rapat-rapat di hotel. Ini kan yang jelas Ibu, Kemensos ini
mitra kami, studi banding otomatis ke Komisi VIII, rapat-rapat di hotel Komisi
VIII. Saya kebakaran jenggot waktu itu," jelas Abdul.
Abdul kala itu menekankan kalau anggaran penanganan kemiskinan tidak mencapai
Rp 500 triliun. Bahkan, kata dia, Rp 100 triliun pun tidak sampai.
Abdul lantas mencurigai Azwar Anas yang notabene juga merupakan kader PDI-P
seperti Risma, tapi malah cari muka.
"Ini mohon maaf, ini adalah teman ibu menteri sendiri dari merah sama merah.
Saling cari muka, ya enggak bener. Ini sampai saya katakan Pak menteri Pak
menterinya Pak Jokowi ini kok di akhir masa jabatannya kok saling mengumbar
suara yang enggak jelas ini. Saya sampaikan seperti itu jangan cari muka dong.
Makanya dari Kemensos harus ada suara," tegasnya.
Terakhir, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meminta agar Risma
menjelaskan apa hasil dari rapat-rapat soal kemiskinan tersebut.
"Saya kira ini penting untuk bisa menjelaskan ketika muncul dugaan seperti
yang disampaikan pemerintah sendiri. Anggaran Rp 500 triliun dipakai rapat
untuk memberantas kemiskinan, lalu hasilnya apa?" kata Ace.
Sebelumnya, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas menegaskan sebagian program
kemiskinan belum berdampak optimal, bukan karena semua anggaran penanganan
kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan.
“Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa
daerah yang program kemiskinannya (anggaran kemiskinan Rp 500 triliun) belum
sepenuhnya berdampak optimal," kata Anas dikutip dari Antara, Senin
(30/1/2023).
"Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan
berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih Rp 500
triliun habis untuk studi banding dan rapat,” ucap dia lagi.
Anas menjelaskan pernyataan soal anggaran kemiskinan disampaikan ketika
sosialisasi kebijakan baru mengenai jabatan fungsional secara hybrid di
hadapan kementerian/lembaga dan pemda beberapa hari lalu.
Ketika itu, konteksnya adalah membangun logical framework yang jelas soal
reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan.
Saat itu, Anas memaparkan bahwa logical framework pemda soal pengentasan
kemiskinan harus fokus.
Bila golnya pengentasan kemiskinan, maka programnya misalnya adalah
peningkatan daya beli warga hingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan
untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga menengah ke bawah.
“Jadi, bukan semua anggaran untuk studi banding atau rapat, tapi sebagian ada
sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan. Ada pula yang ingin
mengurangi stunting, tapi kegiatannya sosialisasi gizi, di sisi lain pembelian
makanan untuk bayi malah tidak dialokasikan,“ ucap Anas.
Anas sering mencontohkan dampak program yang kurang optimal, seperti tujuannya
pelestarian sungai, tetapi kegiatan di daerah adalah seminar soal revitalisasi
sungai.
“Bukan berarti seminar tidak penting, tetapi dengan anggaran terbatas
seyogianya untuk membeli bibit pohon guna ditanam di daerah sekitar sungai,”
terangnya.
Ketika menjelaskan contoh logical framework itulah, lanjut Anas, timbul
persepsi bahwa anggaran kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding.
"Padahal kami mencontohkan sebagian logical framework yang belum selaras,
bukan menyebutkan anggaran habis untuk rapat,” ujarnya.
Sumber :
Post a Comment for "Risma Dicecar DPR soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun yang Habis untuk Rapat"