BELUMADAJUDUL.COM - Tahun ini, pemerintah lepas tangan terhadap penderita
Corona atau COVID-19. Tak ada anggaran untuk vaksin atau pembiayaan pasien
COVID-19. Bagi yang tak mampu sebaiknya jaga kesehatan agar tak terkena.
Hal itu ditegaskan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati bahwa
belanja negara di APBN 2023 sebesar Rp3.061 triliun. Turun dibandingkan
realisasi belanja 2022 sebesar Rp3.090,8 triliun. Karena, tahun ini,
pemerintah tak lagi menanggung biaya vaksin dan pengobatan pasien COVID-19.
“Ini karena semua belanjanya dinormalized, tetapi sebetulnya turunnya enggak
jauh amat. Belanja kita yang naik hampir Rp1.000 triliun (sejak pandemi) tetap
di situ. Lah kalau kita sudah tidak mengeluarkan untuk vaksin, tidak merawat
pasien, uangnya ke mana? Kan kayak gitu. Karena uang total belanjanya tetap di
Rp3.000 triliun, tapi sekarang kita gak mengeluarkan untuk vaksin dan
pembayaran pasien Covid-19,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Nasional
(Rakornas) Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di
Jakarta, Kamis (26/1/2023).
Dia menambahkan, uang untuk subsidi BBM di tahun 2022 sebesar Rp555 triliun
semuanya merupakan belanja supporting. Sehingga di tahun 2023 ini harga BBM
cenderung turun, namun tetap punya ruangan fiskal yang cukup. “Memang,
ketidakpastian yang ada adalah dari sisi penerimaan negara yaitu harga-harga
komoditas dan prospek perekonomian global,” katanya.
Untuk 2023, pihaknya akan tetap mengalokasikan belanja negara untuk pendidikan
sebesar Rp612,2 triliun, kesehatan (mayoritas non-Covid-19) Rp178,7 triliun,
perlindungan sosial Rp476 triliun, ketahanan pangan Rp104,2 triliun, ketahanan
energi (termasuk subsidi) Rp341,3 triliun, infrastruktur Rp392,1 triliun,
serta pertahanan dan keamanan Rp316,9 triliun.
“Pak Menkes sekarang bicaranya soal kanker serviks, stunting, tuberculosis,
karena itu adalah situasi tantangan kesehatan yang masih harus kita
perhatikan. Perlindungan sosial ini cukup tebal, dan sebetulnya masih lebih
tinggi dibandingkan dengan tahun 2022, anggaran ketahanan pangan juga lebih
tinggi dari dua tahun terakhir,” ucapnya.
Maka dari itu, APBN tetap fleksibel dalam menghadapi tantangan yang dihadapi
oleh Indonesia. Sehingga, diharapkan di tahun 2023 Indonesia tetap melanjutkan
pemulihan ekonomi. “Kita tetap optimis, menjaga stabilitas tetapi juga
mengurangi kesenjangan,” tuturnya.
sumber: INILAH➚
Post a Comment for "Orang Miskin Dilarang Sakit COVID-19, Pemerintah Ogah Biayai Vaksin dan Pengobatan"