Aksi unjuk rasa ratusan kepala desa yang digelar di depan gedung DPR RI,
Senayan, Jakarta Pusat diwarnai ketegangan dengan aparat kepolisian pada
Selasa (17/1/2023).
Ketegangan terjadi saat para kepala desa yang datang dari berbagai daerah
untuk meminta perubahan masa jabatan dari semula enam tahun menjadi 9 tahun
sempat berupaya memblokade jalan di depan gedung DPR RI.
Aksi ketegangan usai saat para kepala desa bersedia membuka jalan dan
melanjutkan orasi mereka di depan gedung DPR.
Dengan menggunakan seragam coklat khas perangkat desa, mereka menyampaikan dua
tuntutan utama agar para wakil rakyat dapat mendengar tuntutan mereka.
Sejumlah sepanduk tuntutan mereka juga dipasang di pagar luar gedung DPR yang
menjadi tuntutan mereka.
Para kepala desa (kades) meminta pemerintah dapat mencabut peraturan
pemerintah nomer dua tahun 2020 yang berkaitan dengan keuangan negara dan
kembalikan lagi undang-undang desa nomer 6 tahun 2014.
Selain itu, mereka juga meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk merevisi
Undang-undang Desa Nomor 6 Pasal 39 yang menyebutkan masa jabatan kades 6
tahun menjadi 9 tahun selama satu kali jabatan serta bebas untuk mencalonkan
kembali kades dalam pilkades.
Perwakilan Kepala Desa Indonesia Bersatu, Heru mengungkapkan bahwa pihaknya
datang dari jauh menyambangi gedung DPR RI membawa dua tuntutan utama.
"Ada dua tuntutan yang pertama cabut undang-undang no 2 tahun 2020 kaitannya
dengan keuangan negara. Kemudian kembalikan lagi ruh undang-undang desa nomer
6 tahun 2014," tutur Heru, di lokasi aksi damai di depan Gedung DPR RI,
Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2023).
"Yang kedua, revisi undang-undang desa nomer 6 tahun 2014 khususnya dipasal
39, disitu disebutkan kepala desa 6 tahun sekali masa jabatan selama tiga kali
periode, kita rubah jadi 9 tahun sekali masa jabatan tanpa periodesasi," jelas
dia.
Sebab, menurut dia, selama pemimpin desa tersebut masih disenangi oleh
masyarakat maka akan sah-sah saja untuk memperpanjang masa jabatan.
"Karena kita kepala desa selama masih disenangi masyarakat kita nyalon, maka
akan jadi, tapi kalo tidak disenangi masyarakat walaupun sembilan tahun
ataupun beberapa kali tidak jadi jadi," terangnya.
Heru berharap agar kedatangannya beramai-ramai dengan membawa dua tuntutannya
ini dapat dikabulkan oleh para pemangku kebijakan yang berada di dalam gedung
tersebut.
"Mudah-mudahan bapak-bapak wakil rakyat bisa menerima dan mengabulkan bahwa
revisi undang-undang desa nomer 6 tahun 2014 masuk didalam prolegnas dalam
pembahasan pertama di tahun 2023," kata Heru.
Kemudian, mereka juga mengancam jika tuntutan mereka tidak dipenuhi mereka
akan datang kembali dengan masa yang lebih banyak lagi.
sumber:
TVONENEWS➚
Post a Comment for "Demo Kepala Desa Se-Indonesia di Depan Gedung DPR Ricuh"