Kampanye via Media Sosial Makin Marak, Tantangan Serius Pemilu 2024

Anggota Bawaslu Jawa Barat Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga, Zaki Hilmi menyebut bahwa pelaksanaan kampanye via media sosial diperkirakan benar-benar marak pada Pemilu 2024.

Dia menyebut situasi tersebut sungguh menantang karena ada sejumlah kendala yang harus dipecahkan guna bisa memberikan tindakan optimal dalam pelanggaran Pemilu.

"Tren penggunaannya makin kuat, kampanyenya dianggap menjadi efektif. Bagi kita ini keterbatasan terutama dari kapasitas IT terutama dalam hal untuk mentracking akun-akun yang bersifat anonim," katanya pada saat Sosialisasi Pengawasan Siber Dalam Pemilihan Umum (Pemilu)2024 di Bandung, Selasa 18 Oktober 2022.

Karena itu, dia menilai dukungan SDM pun diperlukan di samping peralatan.

Hal ini tak terlepas dari dinamika yang tinggi di media sosial yang memang membutuhkan atensi.

Bawaslu sendiri mengaku sebenarnya sudah bergerak secara mandiri terutama dengan melakukan patroli cyber.

Hanya saja, langkah itu jelas membutuhkan semacam unit tersendiri.

Dia merujuk kasus Pemilu lalu pada saat melakukan penjejakan.

Hal itu dilakukan secara manual dengan hanya memanfaatkan data yang tersurat.

"Pengalaman 2019, kasus emak-emak yang viral di Karawang, kita tracking sangat konvensional sekali karena kebetulan di Facebook itu memuat aktivitas, alamatnya, serta nomor HP, kalau nggak seperti itu kita enggak bisa padahal pelanggaran di media sosial itu sebetulnya tinggi," jelasnya.

Untuk menyiasatinya pada Pemilu mendatang, Bawaslu mengaku sudah menyiapkan langkah.

Di antaranya merujuk pada penanganan kasus Pemilu sebelumnya.

Baca Juga: Bosan dengan Anjing dan Kucing? Yuk Coba Pelihara Hamster, Gak Sulit Kok

Salah satunya, kerja sama dengan unit Cyber Crime Polda bakal benar-benar diperkuat.

"Kami juga akan koordinasi, bekerja sama dengan media platform yang sudah ada seperti IG, Facebook Indonesia, dan sebagainya dalam konteks itu, kendati kita menyadari betul hambatan tentang adanya ruang kebebasan ekspresi dalam konteks penyelenggaraan Pemilu," jelasnya.

Tak hanya itu, komunikasi juga dilakukan dengan Dewan Pers.

Hal ini berkaitan dengan konten-konten yang diolah seperti produk jurnalistik yang disebarluaskan kepada masyarakat dalam rangka Pemilu tapi cenderung sarat kepentingan.

"Ini definisi kategorinya perlu diperjelas, produk jurnalistik atau bukan, karenanya ini perlu dikoordinasikan," jelasnya.***

source: SUARAMERDEKA➚