Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengkritik
sejumlah kebijakan Presiden Joko Widodo. Mulai soal sertifikasi tanah,
reformasi perpajakan, hingga oligarki.
Hal itu mengemuka dalam Fisipol Leadership Forum #2: Road to 2024 yang
membedah buku karya Cak Imin, 'Visioning Indonesia: Arah Kebijakan dan Peta
Jalan Kesejahteraan' di kampus Fisipol UGM, Rabu (28/9).
Dalam paparannya, Cak Imin menjelaskan sejak Reformasi 1998, Indonesia punya
demokrasi sebagai modal utama dalam mewujudkan kesejahteraan.
Namun di sisi
lain perkembangan demokratisasi ini juga punya ancaman, terutama kesadaran
politik rakyat yang belum sepenuhnya baik.
"Pada pemilu 2019, kita menghadapi konflik politik yang sampai memisahkan
masyarakat. Berantemnya keras banget sampai hari ini," ujar Wakil Ketua DPR RI
ini.
Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi dilema saat muncul tarikan kekuatan
global yang memaksa untuk mengadaptasi paham neoliberalisme.
Menurut Cak Imin, di tengah situasi itu, Indonesia punya peluang besar untuk
selamat dari berbagai ancaman, termasuk ancaman krisis ekonomi global seperti
diramalkan terjadi tahun depan.
"Syaratnya kita harus menjadi bangsa mandiri, seperti mandiri dalam pangan dan
energi. Sampai satu tahun ke depan pangan kita aman. Tapi dua tahun ke depan
tidak ada (pakar) yang bisa menjawabnya," tuturnya.
Ia mengakui pemerintah saat ini sudah melakukan sejumlah langkah. Namun untuk
mencapai hasil yang optimal, ia menyebut pemerintah saat ini belum maksimal,
seperti kebijakan reforma agraria yang bisa menjadi potensi besar untuk
menjadi aset petani dan menjaga kedaulatan pangan.
"Tapi kebijakan ini masih lamban, perlu digenjot lagi, dan tidak cukup hanya
sertifikasi tanah seperti yang dilakukan saat ini," kata dia.
Apalagi, kata Cak Imin, saat ini terjadi kesenjangan kepemilikan lahan.
Segelintir orang menguasai lahan yang amat luas. "Sekarang ini 1 persen warga
menguasai 50 persen tanah di Indonesia," katanya.
Bukan hanya redistribusi lahan tak produktif secara merata ke petani untuk
diolah, Muhaimin juga menyatakan memberi perhatian pada kebutuhan pupuk yang
kini makin langka. "Revolusi penatalaksanaan subsidi pupuk harus dilakulan,"
ujarnya.
Cak Imin juga menyebut pemerintah tak kreatif memungut pajak karena belum
optimal menggali sumber-sumber pajak baru. "Banyak sumber pajak yang belum
diseriusi seperti sektor pertambangan," kata dia.
Muhaimin juga menyinggung soal oligarki sembari mengutip kritik ekonom Faisal
Basri yang tak ubahnya kelompok konglomerasi di masa Orba.
"Kritik atas oligarki ini harus kita tangkap menjadi formula agar oligarki
tidak berkembang dan tumbuh yakni dengan kembali menjalankan amanah
konstitusi," tutur Cak Imin yang juga alumnus Fisipol UGM.
Dekan Fisipol UGM Wawan Mas'udi menyatakan forum ini menjadi upaya untuk
membahas pemikiran Cak Imin di depan publik sebagai bagian dari menjaga dan
meningkatkan kualitas demokrasi.
Apalagi saat ini Indonesia dinilai
satu-satunya negara demokrasi di Asia Tenggara setelah sejumlah negara
mengalami krisis demokrasi.
"Indonesia negara demokrasi terakhir di Asia Tenggara meskipun sekarang juga
mengalami stagnasi dan decline. Jadi bedah pemikiran ini salah satu upaya kita
menyehatkan demokrasi dan mewujudkan demokrasi yang berkualitas," katanya.
source: ERA➚
Post a Comment for "'Manuver' Cak Imin Kritik Kebijakan Jokowi dari Sertifikasi Tanah Sampai Oligarki, Mulai 'Carmuk' ke Rakyat?"